VIVAnews - Perdana Menteri Australia, Tony Abbott,
mengatakan kepada media pada Kamis, 31 Oktober 2013 bahwa Badan dan Agen
Intelijen negaranya selalu bertindak sesuai dengan koridor hukum.
Pernyataan itu dilontarkan Abbott untuk menjawab pemberitaan yang
menyebut Australia menggunakan gedung Kedutaan dan Konsulatnya di
beberapa negara Asia untuk menyadap.
Menurut laman Guardian,
Abbott enggan mengomentari lebih jauh terkait isu intelijen, karena
dianggap bertentangan dengan aturan yang sudah lama dipegang para
pejabat publiknya. "Hal yang ingin saya sampaikan yakni setiap badan
Pemerintah Australia bertugas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,"
ujarnya.
Dalam kesempatan itu, dia menjamin kepada publik bahwa
tidak ada satu pun badan atau pejabatnya yang bertindak di luar jalur
hukum.
"Saya tidak akan mengomentari apa pun terkait detail
aktivitas terkait dengan organisasi intelijen di negara kami. Hal itu
sudah menjadi cara kami sejak lama," kata dia.
Isu adanya pos
penyadapan di dalam Gedung Kedutaan dan Konsulat Jenderal Australia di
beberapa negara di Asia termasuk Indonesia, dimuat oleh Sydney Morning Herald (SMH)
pada Kamis kemarin. Bahkan menurut seorang sumber SMH, Kedubes
Australia di Jakarta memainkan peranan penting dalam mengumpulkan data
intelijen terkait potensi ancaman teroris dan penyelundupan manusia.
Menanggapi
pemberitaan itu, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty,
dipanggil menghadap Sekretaris Jenderal Kemlu, Budi Bowoleksono pada
Jumat pagi tadi. Keberadaan Moriarty di Pejambon hanya berlangsung
kurang dari 20 menit.
Dalam siaran pers yang diterima VIVAnews,
Jumat 1 November 2013 menyebut tujuan Moriarty datang ke Kemlu tadi pagi
karena ingin membahas soal keprihatinan Indonesia mengenai laporan
media tentang kegiatan intelijen Australia.
"Saya menyimak dengan baik masalah yang diutarakan dan akan memberikan laporan ke Pemerintah Australia," kata dia.
Moriarty enggan mengomentari lebih jauh isi pertemuannya dengan Bowo. Respon serupa juga disampaikan Bowo ketika dihubungi VIVAnews melalui sambungan telepon di hari yang sama.
"Kalau
terkait pertemuan dengan Dubes Australia, lebih baik ditanyakan saja
langsung kepada Michael Tene (Juru Bicara Menlu). Semua data-data sudah
saya serahkan kepada beliau," kata Bowo.
Sementara dari Perth.
Australia, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, menyampaikan
keprihatinan mendalam apabila Australia benar-benar melakukan apa yang
dilaporkan oleh media. Menurut dia, masalah utama dari pemberitaan
bukanlah sebuah negara yang memiliki kapasitas untuk melakukan aksi
spionase.
"Ini terutama menyangkut masalah saling percaya, bukan?" tegasnya.
"Suatu
negara mungkin memiliki kemampuan teknis untuk menyadap dan mungkin
sudah mendapatkan banyak informasi. Namun ongkosnya dari sisi
hilangngnya rasa saling percaya, ini yang saya kira perlu dipikirkan,"
kata Menlu Marty lagi seperti dikutip laman ABC News.
Dia mengaku telah menyampaikan permasalahan itu kepada Menlu Australia, Julie Bishop. (eh)
Title : PM ABBOT KLAIM BADAN IINTELIJEN AUSTRALIA TAK LANGGAR HUKUM
Description : VIVAnews - Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, mengatakan kepada media pada Kamis, 31 Oktober 2013 bahwa Badan dan Agen Intelijen n...
